JAKARTA,- Setelah beberapa waktu yang lalu heboh pernyataan pemberian tunjangan ASN yang memasuki masa pensiun akan mendapatkan 1 Miliar (yang langsung diklarifikasi), kini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo kembali membuat pernyataan yang menuai kegaduhan.
Kali ini Tjahjo menyebut gaji anggota DPR sekitar 267 juta perbulan. Lebih parahnya, gaji tersebut disebut Tjahjo didapatkan tanpa melakukan apa-apa.
Hal itu disampaikan ketika dirinya menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan mengenai mekanisme penggajian dan pensiunan aparatur sipil negara (ASN) dari pegawai biasa di pemerintah pusat, daerah, dan pejabat negara.
“Saat saya diangkat Pak Jokowi jadi Mendagri, gaji saya di DPR, per bulan sudah Rp 267 juta. Enggak ngapa-ngapain. Enggak main proyek, enggak main anggaran. Pokoknya dapet Rp 267 juta, clear,” ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (5/3/2020), sebagaimana dilansir wartakota.com.
Tjahjo mengatakan, dalam undang-undang, pemberian gaji ASN berbeda-beda, baik di tataran pemerintah pusat, daerah dan masing-masing pejabat negara. Hal itu disesuaikan dengan kemampuan daerah dan jabatannya.
Tjahjo mengaku, dirinya termasuk pihak yang beruntung, sebab menjadi anggota DPR dalam enam periode. Begitu dirinya menjadi menteri, gaji yang dia kantongi sebesar Rp 20 juta.
Pernyataan Tjahjo tersebut sangat disesalkan oleh Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Politisi⁸ Tjahyo tidak benar dan menyesatkan.
“Tak benar gaji kami segitu banyaknya . Menyesatkan itu ,” cetus Hasanuddin kepada awak media, Jumat (6/3).
Ia menegaskan, gaji anggota DPR RI yang dibawa pulang atau take home pay tak sampai 60 juta atau persisnya Rp 58.101. 400 (Lima Puluh Delapan Juta Seratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah ),” bebernya .
Hasanuddin juga menyesalkan pernyataan Tjahyo lainnya yang menyebut anggota DPR tak ada kerjanya dan tak melakukan apa-apa.
Menurutnya, menjadi anggota DPR adalah wakil rakyat yang juga mengemban amanah rakyat.
“Perlu digarisbawahi sebagai wakil rakyat kami punya peran dan fungsi yang harus kami kerjakan. Tidak benar kami tidak melakukan apa-apa,” ujarnya.
Hasanuddin mengatakan pernyataan Tjahyo menimbulkan kegaduhan yang tidak semestinya. Apalagi, kata Hasanuddin, pernyataan Menpan-RB tanpa dilengkapi data yang valid.
“Kami sangat menyesalkan pernyataan Tjahyo yang notabene seorang Menpan-RB. Kami sangat menyesalkan karena menimbulkan banyak pertanyaan dari konstituen kami di dapil , dan kegaduhan yang tidak semestinya. Ini bisa dikatagorikan sebagai kebohongan publik,” tandasnya.***
Komentar