Pemberlakuan SIKM DKI Jakarta Terlalu Over dan Menyulitkan Masyarakat

Catatan Ekspresif.Com

Diberlakukannya Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) wilayah DKI Jakarta terlalu over. Ini sangat menyulitkan masyarakat yang hendak bepergian ke luar daerah atau masuk DKI Jakarta.

Saya paham hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun pencegahan dengan SIKM tampaknya terlalu membatasi ruang-gerak masyarakat. Bukannya sudah diatur pembatasan jumlah penumpang dan kewajiban menggunakan masker.

Pemeriksaan kesehatan langsung di perbatasan, saya pikir lebih efektif dibanding sehelai kertas. Dengan pemeriksaan kesehatan, langsung secara riil ketahuan kondisi kesehatan seseorang yang akan masuk atau keluar Jakarta.

DKI Jakarta itu ibu kota negara Indonesia, yang semua warga negara Indonesia yang punya KTP berhak masuk untuk berbagai keperluan. Penting atau tidak penting,mendesak atau tidak mendesak, itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang.

Contoh, seseorang yang sudah benar-benar kehabisan uang di Bandung, lalu ada pekerjaan di Jakarta beberapa hari untuk memperbaiki rumah temannnya yang bocor dan memperbaiki saluran sanitasi. Itu sektor pekerjaan apa? Apakah tidak boleh? Sementara sektor pekerjaan konstruksi diperbolehkan.

Contoh kedua, orang yang sudah benar-benar tidak kuasa menafkahi keluarganya, lalu mau mencari kerja ke Jakarta? Ini jenis manusia seperti apa di mata Gubernur? Warga Negara Indonesa berhak mencari pekerjaan ke ibukota negara Indonesia. 

Sepertinya kebijakan Gubernur DKI Jakarta kurang selaras dengan nuansa kebatinan Presiden Jokowi. Maaf kalau salah membaca, kelihatannya Jokowi lebih menginginkan keadaan normal dan tidak terlalu protektif. Beliau tentu tahu bahwa kondisi masyarakat di jaman corona ini sungguh mengkhawatirkan. Banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kehilangan pekerjaan.

Lalu dengan pembatasan super protektif SIKM ini mau diapakan mereka yang kehilangan mata pencahariannya? Saya menulis super protektif karena di Propinsi lain tidak ada kebijakan semacam SIKM ini.


Ada sebelas sektor yangdiperbolehkan beroperasi dan orang yang bekerja di sektor tersebut diizinkan bepergian selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebelas sektor itu adalah:

  1. Kesehatan
  2. Bahan Pangan/ Makanan/Minuman
  3. Energi
  4. Komunikasi dan Teknologi Informatika
  5. Keuangan
  6. Logistik
  7. Perhotelan
  8. Konstruksi
  9. Industri Strategis
  10. Pelayanan Dasar, Utilitas Publik, dan Industri yang ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu
  11. Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari
Saya mau bertanya, apa itu maksud nomor 11, pemenuhan kebutuhan sehari-hari? Orang yang ingin bekerja dalam bidang apapun, semuanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk menghidupi keluarganya, agar bisa makan, bisa mmbayar listrik, bisa membayar kontrakan, dan lain-lain.

Untuk surat pengantar dari RT dan RW, saya sangat setuju. Dan percayalah kepada Pak RT dan Pak RW. Untuk apa harus diverifikasi lagi oleh tim SIKM? Apakah tidak percaya kepada Pak RT dan Pak RW? Rasanya sudah cukup pengantar dari RT dan RW.

 Akhir kata, saya hanya memahami PSBB itu adalah tidak boleh ada kegiatan yang melibatkan banyak orang, jumlah penumpang kendaraan dibatasi, tidak boleh erkerumun, anak-anak sekolah belajar di rumah, dan pembatasan-pembatasan lain yang masih dimaklumi. Bukan membatasi dengan super protektif orang-orang yang ingin keluar-masuk antar wilayah di negerinya sendiri.

Ini terkait dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Pak. Corona ya mau bagaimana lagi, tapi keluarga pun butuh makan. 

Yth. Gubernur DKI Jakarta, mohon dengan sangat, tolong segera hapuskan kebijakan SIKM. Kami mau keluar masuk DKI Jakarta dan siap mematuhi standar PSBB.

Yth. Pak Jokowi Presiden RI, mohon dengan sangat, tolong kami yang memerlukan bepergian antar daerah di negeri ini. Kalau tidak untuk mencari nafkah dan untuk Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari, kami pun sebenarnya ingin di rumah saja.

Foto: Liputan6.Com

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post